Dinamika Bursa Calon Wakil Presiden dan Hak Prerogatif Presiden

Jadwal pemilihan Wakil Presiden diundur menjadi 9 Desember 2026. Presiden Prabowo Subianto wajib menyerahkan dua nama calon kepada MPR selambat-lambatnya 25 November.

Dinamika Bursa Calon Wakil Presiden dan Hak Prerogatif Presiden
Foto: ANTARA

Also available in English: Read in English →

Jakarta, Portal Islam — Dinamika bursa Cawapres dan kewenangan konstitusional pengisian jabatan wakil presiden terus menjadi sorotan publik menyusul disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula tanggal 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Berdasarkan laporan dari berbagai media, Presiden Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk menyerahkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan memperhatikan prosedur formal serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya yang dikutip dari Antara dan Republika pada Selasa, 17 November 2026, menyampaikan bahwa hingga saat ini Presiden belum menyerahkan satu nama pun kepada MPR. Penundaan penyerahan nama tersebut berkaitan erat dengan prosedur formal pencalonan serta padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.

Dinamika Bursa Calon Wakil Presiden dan Hak Prerogatif Presiden
Foto: CNN Indonesia

Ketentuan Konstitusi dan Jadwal Penyerahan Nama Calon

Menurut penjelasan Yusril yang dilaporkan oleh Antara dan Republika, sesuai ketentuan Pasal UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan digelar. Dengan disepakatinya jadwal pemilihan pada 9 Desember 2026, maka tenggat waktu penyerahan dua nama tersebut jatuh pada tanggal 25 November 2026.

Yusril menjelaskan bahwa apabila pemilihan tetap dipaksakan pada jadwal awal tanggal 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama akan jatuh pada 18 November. Sementara itu, saat ini Presiden sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, kemudian dilanjutkan ke KTT APEC di Shenzhen, China, dan dijadwalkan baru kembali ke tanah air pada Jumat (19/11). Kondisi tersebut dinilai membuat waktu yang ada belum cukup bagi Presiden untuk berbicara terlebih dahulu secara formal dengan partai-partai pengusul pasangan calon pada Pemilu 2024 yang lalu.

Lebih lanjut, CNN Indonesia melaporkan rujukan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Sementara itu, Pasal 4 huruf e UU MD3 mengatur kewenangan MPR untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.

Dinamika Partai Koalisi dan Hak Prerogatif Presiden

Terkait mekanisme pengusulan, penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden merupakan prakarsa presiden yang berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yusril menegaskan bahwa sesuai amanat UU MD3, bakal calon harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024 guna menghindari cacat prosedur di kemudian hari.

Di kalangan partai politik, CNN Indonesia melaporkan adanya berbagai pandangan dan usulan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa hampir semua ketua umum partai koalisi sepakat untuk tidak mengajukan kader mereka dan menyerahkan posisi wakil presiden dari Partai Gerindra. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan sejumlah nama potensial yang mencuat di tengah masyarakat, termasuk di antaranya Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Menanggapi berbagai nama yang mencuat tersebut, Yusril menekankan bahwa hal itu merupakan dinamika demokrasi yang bersifat informal. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai nama-nama yang akan diajukan ke parlemen sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak dapat dicampuri oleh pihak lain.

Perdebatan Pakar Hukum Tata Negara

Di sisi lain, terdapat perdebatan di kalangan akademisi mengenai batasan asal partai politik bagi calon yang diusulkan. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Yoppy Adhi Hernawan, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, berpendapat bahwa penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 dapat dinilai mempersempit ruang pilihan Presiden apabila dimaknai sebagai kewajiban mutlak bahwa kedua calon harus berasal dari partai pengusung dalam Pilpres sebelumnya. Menurut Yoppy, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, Presiden tidak terbatas untuk mengusulkan calon wakil presiden sebatas dari partai koalisi awal saja, melainkan dapat mempertimbangkan spektrum yang lebih luas.

Sebagai pengingat bagi umat Islam dalam menyikapi dinamika politik kenegaraan, Islam mengajarkan pentingnya mengedepankan musyawarah, amanah, dan kemaslahatan bersama demi persatuan bangsa. Sebagaimana teladan para pemimpin bijak terdahulu, setiap urusan kepemimpinan hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan etika yang luhur demi kebaikan seluruh rakyat.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS. An-Nisa' [4]: 58

Setelah dua nama tersebut resmi diserahkan kepada MPR paling lambat tanggal 25 November, tim verifikasi MPR dijadwalkan akan bekerja selama dua minggu untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebelum dilanjutkan dengan sidang pemilihan melalui pemungutan suara secara tertutup pada 9 Desember 2026.

Sumber