DPR Bersama Pemerintah Bahas Rencana Undang-Undang Perampasan Aset

DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah RUU Perampasan Aset dalam rapat pleno tingkat satu di Kompleks Parlemen.

DPR Bersama Pemerintah Bahas Rencana Undang-Undang Perampasan Aset
Foto: ANTARA

Also available in English: Read in English →

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Berdasarkan laporan Republika dan CNN Indonesia pada Rabu (18/11/2026), proses pengambilan keputusan tingkat pertama ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu tersebut di Komisi III DPR RI, didampingi oleh pimpinan Komisi III lainnya termasuk Habiburokhman. Rapat ini menandai tuntasnya pembahasan naskah rancangan undang-undang yang menjadi perhatian publik dalam upaya mendukung efektivitas penegakan hukum di tanah air.

DPR Bersama Pemerintah Bahas Rencana Undang-Undang Perampasan Aset
Foto: CNN Indonesia

Rincian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Menurut laporan Republika dan CNN Indonesia, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan bahwa Panja telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan penugasan pimpinan DPR RI dan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang sebelumnya digelar pada 5 November 2026.

Dalam pemaparannya pada rapat hari Rabu (18/11/2026), Habiburokhman merinci komposisi dari total 397 DIM tersebut sebagai berikut:

  • DIM tetap berjumlah 160
  • DIM redaksional berjumlah 135
  • DIM substansi berjumlah 40
  • DIM dihapus berjumlah 44
  • DIM substansi baru berjumlah 18

Habiburokhman menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembahasan naskah undang-undang ini. "Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," demikian kutipan pernyataan Habiburokhman yang dimuat oleh Republika dan CNN Indonesia.

Pokok Pembahasan dan Agenda Rapat Paripurna

Dikutip dari laporan Republika, Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pembahasan dalam RUU tersebut. Ruang lingkup pengaturan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengaturan perampasan aset tanpa tuntutan pidana hingga perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Sementara itu, menurut laporan CNN Indonesia, agenda rapat pleno yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad hari Rabu (18/11) tersebut meliputi tiga agenda utama. Selain mendengarkan laporan dari Panja RUU Perampasan Aset, rapat juga menerima pandangan mini fraksi terkait pengambilan keputusan tingkat satu.

Tahapan ini dilanjutkan dengan penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya agar selanjutnya dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui dan disahkan menjadi undang-undang resmi.

Sudut Pandang Islam Terhadap Keadilan dan Penegakan Hukum

Dalam pandangan Islam, penegakan keadilan serta upaya pemberantasan kejahatan, korupsi, dan penyalahgunaan harta yang batil merupakan bagian dari prinsip utama penjagaan kemaslahatan umat (hifzhul mal). Setiap ikhtiar yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak publik dan menegakkan hukum secara adil sejalan dengan nilai-nilai syariat.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ ﴿١٨٨﴾

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

QS. Al-Baqarah [2]: 188

Semoga setiap langkah legislasi yang ditempuh oleh para pemangku kebijakan senantiasa mendatangkan kebaikan, keadilan, serta keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber