Istana Bantah Isu Presiden Beri Saran Wapres Gibran Berjuang di PTUN
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah kabar Presiden Prabowo menyarankan Wapres Gibran berjuang di PTUN terkait ijazah.
Portal Islam 
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto yang disebut memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Berdasarkan laporan yang dikutip dari ANTARA, Republika, dan CNN Indonesia pada Rabu, 11 November 2026, bantahan ini disampaikan menyusul pernyataan sebelumnya dari Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026, yang mengaku mendapat banyak saran dari Presiden Prabowo dalam menghadapi dinamika saat ini.
Keterangan Istana dan Pandangan Menko Hukum
Dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Bakom RI Syahganda menegaskan bahwa tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk melakukan perlawanan hukum lanjutan melalui PTUN. Menurut laporan ANTARA dan CNN Indonesia, Syahganda merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat (final and binding).
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," ujar Syahganda seperti dikutip dari ANTARA. Ia menambahkan bahwa pandangan hukum Presiden diwakili oleh Menko Yusril.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dilaporkan Republika, meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Presiden melakukan penolakan terhadap niatan Wapres. Mensesneg menjelaskan bahwa Gibran seperti meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN, tanpa menyatakan secara tersurat bahwa Presiden yang memberikan saran tersebut.
Di sisi lain, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh karena putusan MK dan MA telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.
Pernyataan Wakil Presiden dan Analisis Pengamat
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa dirinya mendapat masukan langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat bertemu pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dikutip dari laporan ANTARA dan Republika, Gibran menyebutkan salah satu saran Kepala Negara adalah agar dirinya tetap berjuang di PTUN serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan PK ke MA.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Wapres Gibran.
Menanggapi dinamika ini, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai langkah tersebut sebagai usaha terakhir atau buying time bagi Gibran untuk membuktikan dokumen kependidikannya di tengah gempuran politik. Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Zaki Mubarak memperkirakan tensi politik ke depan akan semakin memanas seiring sikap bergeming yang ditunjukkan oleh Wapres Gibran dalam menghadapi tekanan berbagai pihak.
Hikmah dan Sikap Moderat dalam Menyikapi Dinamika Kebangsaan
Sebagai umat Islam, kita senantiasa diajarkan untuk mengedepankan tabayyun (meneliti dan mengecek kebenaran informasi) serta menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan pandangan yang terjadi di ruang publik. Kebijaksanaan dalam merespons setiap persoalan kenegaraan akan mendatangkan ketenteraman dan kedamaian bagi seluruh rakyat.
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾
Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.
QS. Al-Hujurat [49]: 6
Mari senantiasa mendoakan para pemimpin dan bangsa Indonesia agar senantiasa diberikan petunjuk, kebijaksanaan, serta kemudahan dalam menyelesaikan setiap urusan kenegaraan demi kemaslahatan umat dan negara.
