Dinamika Bursa Wakil Presiden: Partai Koalisi Serahkan Penentuan Cawapres ke Presiden

Sejumlah partai koalisi menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto menyusul kekosongan posisi cawapres.

Dinamika Bursa Wakil Presiden: Partai Koalisi Serahkan Penentuan Cawapres ke Presiden
Foto: CNN Indonesia
PPDB Andalusia Islamic School 2026/2027 - Makassar, Gowa, Takalar
PPDB Andalusia Islamic School 2026/2027 - Makassar, Gowa, Takalar

Also available in English: Read in English →

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan sosok calon wakil presiden (cawapres) kepada presiden. Langkah politik ini mengemuka di tengah kekosongan posisi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya. Sesuai ketentuan, presiden dijadwalkan mengusulkan nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 25 November 2026.

Perkembangan politik ini memperlihatkan kesepahaman di antara partai-partai koalisi untuk menghormati hak prerogatif presiden. Di saat yang sama, pembahasan di ruang publik mulai memunculkan sejumlah nama kader terbaik yang dinilai memiliki kriteria untuk mendampingi kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sikap Resmi Partai-Partai Koalisi Pemerintah

Menurut laporan Republika yang dipublikasikan pada Ahad (22/11/2026), Partai Golkar menegaskan sikapnya untuk menghormati kewenangan konstitusional presiden. Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa Golkar, yang pada Pilpres 2024 mengusung Gibran Rakabuming Raka, tidak akan mengajukan nama kader sebagai pengganti.

“Golkar menghormati mandat konstitusional presiden untuk menentukan wakil presidennya. Golkar akan mendukung sepenuhnya pilihan presiden,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (22/11/2026).

Yuddy menambahkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak berkehendak maju sebagai cawapres maupun mengusulkan kader partai. Bahlil memilih untuk tetap fokus mengemban amanah di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara itu, dikutip dari ANTARA sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia pada Sabtu (21/11/2026), Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengutarakan pandangan serupa. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa PAN mendukung kader Partai Gerindra untuk mengisi posisi wakil presiden pendamping Presiden Prabowo.

“Ya kami ingin mengusung wapres dari kader Partai Gerindra dan tentunya sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo,” kata Zulhas usai menghadiri acara silaturahim dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Aula Praja Mukti, Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).

Zulhas, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, memastikan PAN tidak mengusulkan kader internalnya. “Kalau dari PAN tidak ada dan saya tegaskan kader PAN tidak ada,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa para kiai sempat menanyakan kelengkapan foto kepemimpinan nasional, dan PAN menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan presiden: “Tadi para kiai juga menanyakan soal foto presiden yang belum lengkap karena belum ada wapres. Kalau saya terserah beliau (Presiden Prabowo). Siapa saja yang ditentukan dan diputuskan beliau, kami sami'na wa atho'na ikut mendukung.”

Nama-Nama yang Mencuat dalam Bursa Cawapres

Terdapat sedikit perbedaan penekanan informasi antara laporan media mengenai nama-nama figur yang muncul dalam bursa calon wakil presiden. Menurut laporan CNN Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengungkapkan ada tiga nama yang mencuat dan dinilai sangat memahami ideologi Presiden Prabowo Subianto. Ketiga figur tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Adapun menurut laporan Republika, nama Sufmi Dasco Ahmad secara khusus mengemuka sebagai figur dari Partai Gerindra yang dinilai memiliki kedekatan politik kuat dengan presiden serta mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yuddy Chrisnandi menilai Dasco memenuhi kriteria objektif, terutama dalam hal komunikasi politik dan koordinasi parlemen.

“Dari beberapa nama kader Partai Gerindra yang populer, nama Sufmi Dasco Ahmad secara objektif paling unggul mendapat dukungan luas atas rekam jejaknya yang terbukti mampu meringankan tugas-tugas eksekutif presiden sepanjang berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo,” jelas Yuddy.

Menurut Yuddy, sosok wakil presiden yang ideal setidaknya memenuhi beberapa kriteria: telah lama mendapat kepercayaan presiden, memiliki keselarasan visi, mampu berkomunikasi dengan parlemen dan kekuatan politik, memahami persoalan ekonomi serta anggaran, dan mampu menyerap aspirasi masyarakat. Sikap senada juga terlihat dari pernyataan partai lain. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai Dasco memiliki kemampuan konsolidasi dan menyatukan kekuatan politik. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya akan mendukung apabila nama Dasco tercantum dalam surat presiden, di samping adanya dukungan pribadi dari sejumlah anggota DPD RI dan kelompok masyarakat.

Tanggapan Sufmi Dasco dan Proses Konstitusional

Menanggapi derasnya arus dukungan yang mengalir, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan imbauan agar semua pihak mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum dan konstitusi yang berlaku. Dasco meminta seluruh pihak menghormati hak prerogatif konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR paling lambat pada 25 November 2026.

Proses ini sekaligus menjadi gambaran bagaimana peran dan tantangan partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia bergerak mengedepankan musyawarah serta keutamaan tugas tata negara demi keberlanjutan kepemimpinan nasional.

Hikmah dan Pandangan Islah: Amanah Kepemimpinan

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dan penunjukan wakil pimpinan merupakan bentuk amanah berat yang memerlukan keselarasan visi, kerendahan hati, serta niat tulus untuk melayani masyarakat. Sikap saling menghormati kewenangan konstitusional serta pengutamaan kebersamaan mencerminkan prinsip musyawarah yang menenangkan dan menyejukkan umat.

Allah SWT mengingatkan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan keputusan secara adil dan bijaksana sebagaimana firman-Nya:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS. An-Nisa' [4]: 58

Melalui semangat saling mendukung dan menghormati keputusan pimpinan tertinggi demi kemaslahatan bersama, perjalanan tata kelola dalam pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan senantiasa membawa ketenangan, keharmonisaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber