MPR Tetapkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026 setelah rapat gabungan.
Portal Islam 
Also available in English: Read in English →
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka akan diselenggarakan pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang. Berdasarkan laporan dari BBC News Indonesia dan CNN Indonesia pada Jumat (13/11/2026), sidang paripurna tersebut sekaligus mengagendakan pelantikan dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.
Keputusan ini diambil dalam rapat gabungan yang digelar secara tertutup selama sekitar satu jam dari pukul 14.30 hingga 15.30 WIB di kompleks parlemen, Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan serta fraksi-fraksi MPR dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Hasil Rapat Gabungan MPR dan Pengiriman Surat ke Presiden
Menurut laporan CNN Indonesia, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan empat poin penting hasil rapat gabungan tersebut. Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, MPR juga memutuskan untuk segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama guna meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia, merujuk pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelum pemilihan. Apabila dihitung mundur 14 hari dari tanggal 2 Desember 2026, usulan nama tersebut harus diterima pihak MPR pada Rabu (18/11/2026) pekan depan untuk kemudian diverifikasi.
Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc
Dalam rapat gabungan tersebut, MPR juga membentuk dua tim khusus untuk mempersiapkan proses suksesi kepemimpinan ini. Dikutip dari CNN Indonesia, dibentuk tim verifikasi yang terdiri dari 36 anggota dan diketuai oleh salah satu pimpinan MPR guna memverifikasi seluruh persyaratan calon wakil presiden.
Selain itu, MPR membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang yang berasal dari unsur fraksi MPR dan DPD. Tim ini dipimpin oleh tiga wakil ketua MPR dan bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang terpilih dalam sidang paripurna kelak.
Konteks Pengunduran Diri Wakil Presiden Gibran
Proses ini bergulir menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029. Berdasarkan laporan BBC News Indonesia, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) pagi sekitar pukul 11.20 WIB, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Sampaikan Niat Pengunduran Diri Kepada Presiden Prabowo setelah melalui berbagai dinamika politik dan hukum nasional dalam beberapa waktu terakhir.
Pandangan Wasathiyah dalam Menghadapi Dinamika Kenegaraan
Sebagai umat Islam yang senantiasa mendambakan kedamaian dan kemaslahatan bangsa, setiap dinamika politik kenegaraan hendaknya disikapi dengan bijaksana, sabar, serta tetap memegang teguh persatuan. Pergantian kepemimpinan merupakan suatu keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan yang harus dilalui melalui mekanisme konstitusi yang berlaku demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bersama.
وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ ﴿١٠٥﴾
Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat.
QS. Ali 'Imran [3]: 105
Mari senantiasa mendoakan para pemimpin dan penyelenggara negara agar senantiasa diberikan petunjuk, kekuatan, dan amanah dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan demi keselamatan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
