Mahkamah Internasional Bersiap Hadapi Putusan Kasus Dugaan Genosida Rohingya ICJ
Mahkamah Internasional (ICJ) bersiap mengeluarkan putusan bersejarah dalam kasus dugaan genosida terhadap Muslim Rohingya yang diajukan oleh Gambia.
Also available in English: Read in English →
Mahkamah Internasional (ICJ) yang merupakan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan membacakan putusan dalam kasus penting yang menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya. Berdasarkan laporan dari Al Jazeera dan BBC News Indonesia pada Rabu, 19 November 2026, pembacaan putusan ini akan dilangsungkan di Peace Palace, Den Haag, dan berpotensi menjadi momen bersejarah dalam penegakan hukum internasional.
Perkara ini bermula ketika Gambia, sebuah negara mayoritas Muslim di Afrika Barat dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), resmi mengajukan gugatan ke ICJ pada November 2019. Gugatan tersebut didasarkan pada pertanggungjawaban negara Myanmar atas ofensif militer tahun 2017 yang memaksa sedikitnya 730.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh, sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera.

Menanti Putusan Bersejarah di Den Haag
Menurut laporan BBC News Indonesia, pembacaan putusan oleh para hakim ICJ pada Kamis ini menandai pertama kalinya sebuah negara berpotensi dinyatakan bersalah atas tindakan genosida sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada tahun 1948. Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia, menyatakan bahwa putusan ini akan menghidupkan kembali semangat konvensi tersebut dan memperkuat akuntabilitas hukum internasional.
Sementara itu, Al Jazeera mencatat bahwa sidang pembacaan putusan diperkirakan berlangsung hingga 90 menit. Walaupun sifat putusan ini final dan tidak dapat dibanding, pengadilan memiliki keterbatasan dalam hal penegakan hukum. Jika Myanmar mengabaikan putusan tersebut, pihak Gambia dapat meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan lanjutan.
Latar Belakang dan Pembelaan Pihak Myanmar
Operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2017 menyisakan penderitaan mendalam bagi para penyintas yang melaporkan adanya pembunuhan, kekerasan seksual, hingga pembakaran desa secara sistematis. Berbagai misi pencari fakta PBB sebelumnya menyimpulkan bahwa kampanye militer tersebut mencakup tindakan genosida. Di sisi lain, pemerintah Myanmar dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan berdalih bahwa pasukan keamanan sedang menjalankan respons yang sah terhadap kelompok militan bersenjata.
Dalam proses peradilan sebelumnya, kasus ini sempat menarik perhatian global ketika Aung San Suu Kyi yang saat itu memimpin pemerintahan sipil Myanmar hadir langsung di Den Haag untuk memimpin pembelaan hukum negaranya. Selepas kudeta tahun 2021, kendali pembelaan dilanjutkan oleh tim hukum yang ditunjuk oleh junta militer.
Kondisi Pengungsi dan Harapan Keadilan
Saat ini, sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya tinggal di permukiman Cox's Bazar, Bangladesh, dan dilaporkan memantau perkembangan putusan ini dengan penuh seksama. Sementara itu, sekitar 550.000 jiwa lainnya masih bertahan di Myanmar dengan berbagai pembatasan ketat terhadap ruang gerak, mata pencaharian, dan layanan kesehatan mereka.
Dalam pandangan Islam, membela kaum yang terzalimi dan menegakkan keadilan merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Perjuangan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita di Rohingya adalah bagian dari tanggung jawab moral umat Islam untuk senantiasa mendukung tegaknya kebenaran dan perlindungan hak-hak asasi manusia di muka bumi.








