MPR RI Bahas Penjadwalan Ulang Pemilihan Wapres MPR Menjadi 9 Desember 2026

MPR RI menggelar rapat gabungan pada Senin (16/11/2026) untuk mengkaji penundaan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden RI dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

MPR RI Bahas Penjadwalan Ulang Pemilihan Wapres MPR Menjadi 9 Desember 2026
Foto: ANTARA

Also available in English: Read in English →

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan pada Senin (16/11/2026) untuk membahas ulang jadwal sidang paripurna pemilihan serta pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan laporan yang dikutip dari ANTARA dan CNN Indonesia, pelaksanaan sidang paripurna tersebut berpotensi diundur dari jadwal semula pada 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Rencana penyesuaian jadwal ini mengemuka setelah munculnya benturan agenda internal di lingkungan parlemen. Sebelumnya, MPR sempat merencanakan agenda pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan wapres beberapa waktu lalu.

MPR RI Bahas Penjadwalan Ulang Pemilihan Wapres MPR Menjadi 9 Desember 2026
Foto: CNN Indonesia

Alasan Penyesuaian Jadwal Sidang Paripurna

Menurut laporan ANTARA, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman menyatakan pada Senin (16/11/2026) bahwa potensi pergeseran jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden RI terjadi lantaran adanya agenda kedewanan yang berbenturan pada awal Desember.

Sementara itu, menurut laporan CNN Indonesia yang juga mencatat penulisan nama Habiburokahman, rapat gabungan fraksi digelar pada hari yang sama untuk merespons usulan dari fraksi-fraksi di MPR. Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengonfirmasi kehadirannya dalam rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat gabungan tersebut.

"Ya jadi Informasinya hari ini kan kita MPR akan melakukan rapim dan ragab, ya. Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku Ketua Fraksi Gerindra akan hadir," kata Habib di kompleks parlemen, Jakarta, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa penundaan disebab oleh benturan dengan kegiatan DPR maupun DPD. "Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," terangnya.

Usulan Verifikasi Berkas Administrasi Lebih Awal

Selain perubahan jadwal sidang, CNN Indonesia melaporkan bahwa Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar proses verifikasi kelengkapan administrasi calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden dapat dimulai lebih awal. Langkah ini dinilai penting mengingat alokasi waktu 14 hari dianggap terlalu singkat untuk melangsungkan proses pemeriksaan berkas secara menyeluruh.

Habiburokhman menyampaikan bahwa dirinya telah ditunjuk oleh pihak partai untuk bertindak sebagai anggota tim verifikasi. Ia menyoroti aspek kelengkapan dokumen formal agar tidak memicu persoalan di kemudian hari dalam mekanisme pemilihan wapres baru pengganti Gibran.

"Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," ujar Habib.

Ia juga menambahkan penjelasannya mengenai pentingnya ketelitian administrasi, khususnya terkait dokumen ijazah calon. "Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. ljazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku," tuturnya.

Pandangan Kebangsaan dan Pentingnya Ketelitian

Dalam sudut pandang tata kelola berbangsa yang menyejukkan, ketelitian serta kehati-hatian dalam proses verifikasi kepemimpinan publik merupakan ikhtiar penting demi menjaga ketertiban umum dan legitimasi lembaga negara. Penataan jadwal yang bermusyawarah diharapkan dapat menghadirkan keputusan yang matang dan membawa maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS. An-Nisa' [4]: 58

Proses musyawarah dalam menentukan jadwal resmi dan verifikasi berkas kepemimpinan nasional ini menjadi bagian dari upaya menjaga amanah ketatanegaraan agar berjalan transparan, tertib, dan kondusif.

Sumber