Mekanisme Pemilihan Wapres Baru Pengganti Gibran di Sidang Paripurna MPR
MPR RI menyiapkan mekanisme dan tahapan konstitusional untuk memilih wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.
Also available in English: Read in English →
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia bersiap menempuh mekanisme dan tahapan konstitusional untuk memilih wakil presiden baru. Langkah ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029 pada Kamis, 12 November 2026.
Berdasarkan laporan yang dikutip dari CNN Indonesia dan BBC News Indonesia, proses pemilihan wakil presiden baru dalam sidang paripurna MPR akan dipercepat sebelum 5 Desember 2026, atau selambat-lambatnya pada 10 Januari 2027 sesuai batas ketentuan waktu normal 60 hari.

Tahapan Konstitusional dan Jadwal Sidang Paripurna MPR
Menurut laporan CNN Indonesia pada Kamis (12/11/2026), Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul menyampaikan bahwa hasil pembicaraan pihaknya dengan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pelaksanaan paripurna diperkirakan digelar antara 23 November hingga 4 Desember 2026.
Rentang waktu tersebut dipilih guna menyesuaikan agenda kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, MPR RI menjadwalkan penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk menentukan jadwal resmi sidang paripurna, membentuk tim verifikasi berkas persyaratan calon wakil presiden, serta menyepakati tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR.
Sementara itu, dikutip dari laporan BBC News Indonesia, Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pimpinan MPR akan segera mengirimkan surat kepada presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih melalui sidang paripurna. Sesuai ketentuan, pengajuan nama tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
Kronologi Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka
Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 12 November 2026. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa, negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri tersebut dengan berat hati serta menghormati dan mendukung keputusan yang diambil. Presiden menilai langkah tersebut mencerminkan sikap ksatria dan negarawan dalam menyikapi dinamika konstitusional yang ada.
Dalam Islam, menjaga kemaslahatan umat serta keutuhan bangsa senantiasa menjadi prinsip utama dalam menghadapi setiap persoalan kenegaraan. Sikap yang senantiasa mengedepankan musyawarah, menjaga kedamaian, dan merawat persatuan merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai tawazun atau keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hikmah dan Pandangan Islami
Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi para pemimpin dan bangsa Indonesia agar senantiasa diberikan petunjuk, kebijaksanaan, serta kemudahan dalam menyelesaikan setiap urusan kenegaraan dengan adil dan bijaksana.
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ ﴿٥٩﴾
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).
QS. An-Nisa' [4]: 59
Semoga proses pergantian kepemimpinan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, serta membawa kemaslahatan yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai persatuan dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.








