MUI Kecam Keras Dugaan Penganiayaan Santri di Pangandaran dan Dukung Hukum TNI
Majelis Ulama Indonesia mengecam keras dugaan penganiayaan santri oleh oknum TNI di Pangandaran dan mendesak proses hukum yang tegas serta transparan.
Also available in English: Read in English →
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat menyampaikan kecaman keras atas dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Nurul Bayyan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Berdasarkan laporan Republika yang diterbitkan pada Ahad, 15 November 2026, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, dan mengakibatkan para korban mengalami sejumlah luka.
Ketua MUI Pusat Bidang Pesantren, KH Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan bahwa lingkungan pesantren semestinya menjadi tempat yang aman dan damai untuk mendidik generasi bangsa, bukan ruang bagi tindakan intimidasi maupun kekerasan. Pihak MUI juga mengapresiasi langkah cepat pimpinan TNI dalam mengamankan terduga pelaku serta mendesak agar proses penegakan hukum berjalan secara adil, tegas, dan transparan tanpa adanya impunitas.
Langkah Tegas dan Permohonan Maaf dari TNI AD
Menanggapi insiden tersebut, pihak TNI Angkatan Darat telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para korban, keluarga korban, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan, serta seluruh masyarakat Pangandaran. Dikutip dari laporan CNN Indonesia pada Minggu, 16 November 2026, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan rasa penyesalan mendalam atas peristiwa yang melibatkan prajurit berinisial Serda HCB dari Yonif TP 336/MS.
Kronologi penanganan perkara ini bermula pada Kamis, 12 November 2026, ketika Serda HCB bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Satuan kemudian langsung melakukan pemeriksaan awal. Sehari setelahnya, pada Jumat, 13 November 2026, yang bersangkutan diserahkan ke Subdenpom III/2-4 Banjar dan kemudian dilimpahkan ke Denpom Garut untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
Pendalaman Motif dan Komitmen Penegakan Hukum
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun oleh pihak TNI AD dan dikonfirmasi pula oleh Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf Augustiar, tindakan kekerasan tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi prajurit yang bersangkutan setelah mengonsumsi minuman keras. Meskipun demikian, pihak militer menegaskan bahwa dugaan tersebut masih menjadi bagian dari materi pendalaman oleh aparat yang berwenang.
TNI AD menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajuritnya. Jika terbukti bersalah, oknum anggota tersebut dipastikan akan diproses dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum militer yang berlaku.
Imbauan MUI dan Jajaran TNI untuk Masyarakat
MUI melalui Gus Fahrur mengimbau kepada masyarakat luas agar tetap tenang dan tidak menggeneralisasi kesalahan oknum individu sebagai kesalahan institusi TNI secara keseluruhan. Kehormatan TNI diyakini tetap terjaga melalui penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu.
Senada dengan hal tersebut, pihak TNI AD juga meminta masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan penanganan perkara ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum secara profesional, transparan, dan tuntas. Ke depan, TNI AD berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar seluruh prajurit senantiasa menjunjung tinggi disiplin, hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada rakyat.








