Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Alirkan Dana ke Muktamar NU, PBNU Beri Bantahan Tegas

Fahd El Fouz mengklaim mengalirkan dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU, namun PBNU membantah keras adanya kaitan antara dana korupsi dengan penyelenggaraan muktamar.

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Alirkan Dana ke Muktamar NU, PBNU Beri Bantahan Tegas
Foto: CNN Indonesia

Also available in English: Read in English →

Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait aliran dana dalam perkara yang menjeratnya. Dikutip dari laporan CNN Indonesia, Republika, dan ANTARA pada Rabu (18/11/2026), Fahd mengeklaim telah memberikan dana sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Fahd, yang merupakan Ketua DPP Partai Golkar, menyatakan bahwa dirinya merasa keliru ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berdalih bahwa uang tersebut diberikan murni sebagai dana talangan untuk kepentingan organisasi NU. Menurut keterangannya, ia sempat diminta dana sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama.

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Alirkan Dana ke Muktamar NU, PBNU Beri Bantahan Tegas
Foto: ANTARA

Tanggapan Tegas PBNU

Menanggapi klaim tersebut, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan bantahan tegas. Dikutip dari laporan CNN Indonesia, Gus Ipul menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU tidak memiliki kaitan apa pun dengan aliran uang hasil korupsi.

"Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU," ujar Gus Ipul saat memberikan keterangan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026).

Gus Ipul meminta pihak-pihak yang melontarkan tudingan tersebut agar menunjukkan bukti konkret. Ia menekankan bahwa pernyataan tanpa bukti yang menyeret nama organisasi sangat merugikan nama baik PBNU. Pihaknya menyatakan akan terus mencermati perkembangan perkara ini hingga ke persidangan.

Konteks Kasus Korupsi ATR/BPN

Kasus yang menyeret Fahd El Fouz bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan laporan Republika dan ANTARA, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, di antaranya:

  1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.
  2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung.
  3. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitoyo Adhi.
  4. Rizal Pahlevi, pihak swasta/perantara.
  5. Mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.
  6. Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq.
  7. Dua pihak swasta lainnya, yakni Erwin dan Muhammad Fakhry.

Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk senantiasa menjaga kejujuran dan menjauhi segala bentuk harta yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga integritas dan amanah dalam setiap urusan, termasuk dalam pengelolaan dana organisasi.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

QS. An-Nisa' [4]: 29

Semoga proses hukum yang sedang berjalan di KPK dapat mengungkap kebenaran secara adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar.

Sumber