Wacana Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon dan Amanah Khalifah Pelestarian Lingkungan
Wagub Banten menolak relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Laporan media menyoroti rencana perlindungan satwa ini dari ancaman bencana serta amanah manusia dalam pelestarian lingkungan.
Also available in English: Read in English →
Rencana pemerintah untuk memindahkan sebagian populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memicu tanggapan publik. Perbincangan mengenai penyelamatan satwa langka ini mengemuka pada Senin (16/11/2026), seiring berjalannya dinamika antara alasan keselamatan ekologis dan pertahanan adat lokal, sekaligus mengingatkan umat akan peran penting pelestarian lingkungan dalam pandangan Islam.
Badak jawa saat ini berstatus Critically Endangered (sangat terancam punah) dan keberadaannya yang hanya tersisa di satu kawasan tunggal di Indonesia menjadikan upaya perlindungannya memiliki urgensi yang sangat tinggi. Di tengah wacana pemindahan habitat tersebut, muncul sudut pandang keagamaan yang menggarisbawahi bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral sebagai pengelola bumi untuk mencegah kepunahan makhluk hidup ciptaan Allah SWT.
Rencana Relokasi Satwa dan Penjelasan Utusan Khusus Presiden
Menurut laporan Republika yang dirilis pada Senin (16/11/2026), pemerintah berencana melakukan relokasi sejumlah badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Langkah perlindungan satwa ini diambil guna mengantisipasi risiko bencana alam yang sewaktu-waktu dapat mengancam keberlanjutan spesies tersebut.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa rencana perindahan tersebut bertujuan melindungi kelangsungan hidup satwa langka itu dari ancaman bencana tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda.
Penolakan Pemprov Banten dan Amanat Adat Suku Baduy
Di sisi lain, dikutip dari ANTARA, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah pada Senin (16/11/2026) menyatakan penolakannya terhadap wacana translokasi badak jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo. Penolakan tersebut didasari oleh keinginan pemerintah daerah serta amanat adat setempat.
Dimyati mengungkapkan bahwa alasan penolakan tersebut tak hanya karena pihak pemprov ingin menjadikan TNUK sebagai Taman Margasatwa dunia, tetapi juga karena terikat oleh adat amanat turun-temurun warga Suku Baduy. Warga Suku Baduy memegang teguh amanat untuk mempertahankan kelestarian alam, termasuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Tinjauan Syariat: Amanah Khalifah dan Pelestarian Lingkungan
Menurut laporan Republika, wacana perlindungan badak jawa dan pelestarian lingkungan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30. Ayat ini memberikan penegasan mengenai status dan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi.
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾
(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
QS. Al-Baqarah [2]: 30
Tafsir Kementerian Agama terkait ayat tersebut menekankan bahwa kata khalifah menunjukkan kedudukan manusia untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan perintah Allah SWT. Kekhalifahan mencakup pelaksanaan perintah Allah, memakmurkan bumi, serta memanfaatkan isinya secara seimbang dan adil, bukan memanfaatkan alam tanpa batas hingga merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan makhluk hidup.
Tafsir Kemenag menerangkan, ketika Allah SWT memberitahukan rencana pengangkatan Nabi Adam Alaihissalam sebagai khalifah, para malaikat bertanya mengapa Adam dan keturunannya yang diangkat, padahal mereka berpotensi berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Malaikat menganggap diri mereka lebih patut karena selalu bertasbih, memuji, dan menyucikan Allah. Namun, Allah SWT tidak membenarkan anggapan itu dan menegaskan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya yang Mahatinggi.
Dalam konteks menjaga keberadaan satwa terlindungi seperti badak jawa, Surat Al-Baqarah Ayat 30 mendukung etika bahwa manusia tidak boleh menjadi penyebab kerusakan (fasad) yang mendorong kepunahan makhluk ciptaan Allah SWT. Melindungi badak jawa dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah, yakni menjaga kehidupan, mencegah kepunahan akibat perburuan dan kerusakan habitat, serta memelihara keseimbangan ekosistem. Karena manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, tindakan yang menyebabkan kepunahan spesies bertentangan dengan semangat amanah tersebut.
Prinsip Kepemimpinan dan Pengelolaan Bumi
Selain Surat Al-Baqarah Ayat 30, prinsip pengangkatan pimpinan dan pengelolaan bumi juga dikuatkan melalui firman Allah SWT dalam Surat Sad Ayat 26:
يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢبِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ࣖ ﴿٢٦﴾
(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”
QS. Sad [38]: 26
Sebagaimana diterangkan dalam Tafsir Kemenag yang dilaporkan Republika, Nabi Daud Alaihissalam di samping menjadi nabi juga menjadi raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil tentang kewajiban kaum Muslimin memilih dan mengangkat seorang pimpinan tertinggi sebagai tokoh pemersatu yang dapat memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi.
Para ulama menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang tokoh pimpinan, antara lain:
- Adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya bertindak sebagai hakim dan mujtahid.
- Tidak mempunyai cacat jasmaniah.
- Berpengalaman cukup.
- Tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah.
Tanggung jawab dalam mengambil kebijakan publik, baik terkait perlindungan kawasan konservasi di Banten maupun pertimbangan di kawasan lain seperti Jawa Timur—sebagaimana informasi kawasan industri atau penetapan Daftar UMR Jawa Timur Terbaru—menuntut kebijaksanaan seorang pemimpin. Setiap pemangku kebijakan diharapkan senantiasa Menjaga Amanah Jabatan dan Tanggung Jawab di Hadapan Allah demi kemaslahatan bersama dan kelestarian ciptaan-Nya.








