Tito Karnavian Ungkap Pertemuan Prabowo dan Mantan Kapolri Bahas Kebocoran Negara
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Kapolri yang membahas isu kebocoran keuangan negara serta dukungan dari PP Polri.
Portal Islam 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan para mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas oleh Presiden adalah mengenai situasi kebocoran keuangan negara.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Tito Karnavian saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Pertemuan ini menandai adanya dukungan dari purnawirawan kepolisian terhadap berbagai program strategis pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Detail Pertemuan dan Pembahasan Kebocoran Negara
Menurut laporan CNN Indonesia, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan 10 mantan Kapolri tersebut berlangsung di Hambalang pada Minggu (8/11/2026). Tito menyampaikan bahwa kehadirannya dalam agenda tersebut adalah memenuhi undangan resmi.
Dikutip dari CNN Indonesia, Tito menjelaskan perihal keikutsertaannya dalam agenda tersebut kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (9/11/2026):
"Karena saya diundang juga oleh Bapak Presiden, saya juga diundang oleh Ketua PP Polri. Saya hadir," ujarnya.
Mengenai poin utama pembahasan dalam pertemuan tersebut, Tito membeberkan bahwa Presiden Prabowo memberikan paparan terkait kondisi terkini yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya terkait masalah anggaran negara.
Sebagaimana dilaporkan Republika, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan:
"Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa, kebocoran negara dan lain-lain," kata Tito.
Dukungan PP Polri Terhadap Program Pemerintah
Sementara itu, menurut laporan Republika, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri. Tito mengungkapkan bahwa pihak purnawirawan Polri menyampaikan komitmen dukungan penuh terhadap kebijakan yang tengah dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dikutip dari Republika, Tito menegaskan bentuk dukungan dari organisasi purnawirawan tersebut:
"Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," ujarnya.
Upaya pemerintah dalam menuntaskan kebocoran keuangan negara ini sejalan dengan perhatian publik mengenai integritas pemerintahan. Hal ini juga berkaitan dengan konsistensi penegakan hukum sebagaimana sikap pemerintah saat Presiden Prabowo hormati proses hukum serta penguatan komitmen antikorupsi Prabowo dalam menjaga kekayaan milik negara.
Tinjauan Hikmah: Menjaga Amanah Harta Negara
Dalam pandangan Islam, menjaga harta dan keuangan negara dari kebocoran maupun penyelewengan adalah bagian dari amanah besar kepemimpinan. Pengelolaan keuangan publik secara jujur dan transparan sangat krusial demi terwujudnya kemaslahatan seluruh rakyat.
Secara tegas, Al-Qur'an mengingatkan agar setiap bentuk pengambilan atau pemanfaatan harta secara tidak sah dapat dihindari demi terciptanya keadilan sosial:
وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ ﴿١٨٨﴾
Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
QS. Al-Baqarah [2]: 188
Langkah pencegahan kebocoran anggaran yang didukung oleh berbagai elemen aparat dan purnawirawan diharapkan mampu membawa manfaat nyata, sehingga anggaran negara benar-benar tersalurkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara luas.
