TNI AD dan MUI Tanggapi Tegas Kasus Dugaan Penganiayaan Santri di Pangandaran
TNI AD dan MUI memberikan tanggapan tegas terkait dugaan penganiayaan santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di Pangandaran oleh oknum prajurit.
Also available in English: Read in English →
TNI Angkatan Darat (AD) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan tanggapan tegas atas kasus dugaan penganiayaan terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa yang diduga melibatkan oknum prajurit TNI berinisial Serda HCB dari Yonif TP 336/MS ini mendapatkan perhatian luas serta kecaman dari berbagai pihak agar proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan.
Berdasarkan laporan detikHikmah dan CNN Indonesia, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan keprihatinan serta permohonan maaf yang mendalam atas insiden tersebut. Permohonan maaf ditujukan kepada para korban, keluarga korban, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan, hingga seluruh masyarakat Pangandaran.

Langkah Tegas dan Proses Hukum TNI AD
Menurut laporan CNN Indonesia, penanganan perkara ini bergerak cepat sejak satuan menerima laporan. Pada hari Kamis, 12 November 2026, terduga pelaku Serda HCB bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Pihak Kodim langsung menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap prajurit yang bersangkutan.
Selanjutnya, sebagaimana dikutip dari detikHikmah dan CNN Indonesia, pada hari Jumat, 13 November 2026, pihak Yonif TP 336/MS menyerahkan Serda HCB kepada Subdenpom III/2-4 Banjar. Prajurit tersebut kemudian dibawa ke Denpom Garut guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait motif awal, TNI AD mengungkap bahwa dugaan penganiayaan tersebut dipicu oleh kondisi pelaku setelah mengonsumsi minuman keras. Meskipun demikian, keterangan tersebut masih menjadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang. TNI AD menegaskan tidak ada toleransi bagi segala bentuk kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota, dan sanksi tegas akan dijatuhkan apabila terbukti bersalah.
Sikap dan Desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Sementara itu, MUI mengecam keras tindakan kekerasan yang menimpa para santri. Dikutip dari detikHikmah, Ketua MUI Pusat Bidang Pesantren KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menegaskan bahwa lingkungan pesantren wajib menjadi ruang aman bagi para pelajar dan harus steril dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan.
Kami mengecam keras dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan, Pangandaran. Pesantren harus menjadi tempat yang aman untuk mendidik generasi bangsa, bukan ruang intimidasi dan kekerasan.
KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur)
Meskipun mengecam tindakan tersebut, Gus Fahrur tetap mengapresiasi langkah sigap jajaran TNI yang langsung mengamankan terduga pelaku. Ia mendesak agar proses hukum terhadap oknum prajurit tersebut dijalankan secara transparan dan tanpa impunitas, serta menuntut adanya jaminan keselamatan, pendampingan hukum, dan pemulihan fisik maupun psikologis bagi para korban.
Gus Fahrur juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyamaratakan tindakan oknum dengan institusi TNI secara keseluruhan. Kehormatan TNI disebutnya tetap terjaga melalui penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu agar para santri mendapatkan keadilan yang semestinya.








