DPD RI Sambut Positif Rencana Tambahan Alokasi Anggaran Daerah

DPD RI mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan tambahan anggaran daerah hasil efisiensi APBN untuk mendorong pembangunan produktif di seluruh Indonesia.

DPD RI Sambut Positif Rencana Tambahan Alokasi Anggaran Daerah
Foto: ANTARA

Also available in English: Read in English →

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyambut baik dan mengapresiasi rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan tambahan insentif fiskal atau anggaran daerah untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Pernyataan apresiasi tersebut disampaikan pihak DPD RI pada Senin (16/11/2026) sebagai respons atas komitmen pemerintah pusat yang dinilai memiliki keberpihakan kuat terhadap penguatan pembangunan daerah.

Sebagaimana dilaporkan oleh media ANTARA dan CNN Indonesia pada Senin (16/11/2026), komitmen efisiensi dan alokasi anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (14/11/2026) saat membuka acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja modal yang berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat.

DPD RI Sambut Positif Rencana Tambahan Alokasi Anggaran Daerah
Foto: CNN Indonesia

Rincian Alokasi Tambahan Anggaran dan Imbauan DPD RI

Dikutip dari ANTARA, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan tanggapannya melalui pesan elektronik yang diterima di Bengkulu pada Senin (16/11/2026). Sementara itu, CNN Indonesia melaporkan pernyataan senada yang disampaikan Sultan melalui keterangan resminya pada hari yang sama. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap insentif fiskal daerah.

Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal pada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah.

Sultan menekankan bahwa pemerintah daerah, mulai dari tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota, perlu segera merespons kebijakan positif ini dengan menyusun rencana belanja yang matang, produktif, dan fokus pada belanja modal yang berdaya guna tinggi.

Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah.

Besaran Insentif Fiskal dan Sumber Efisiensi APBN

Menurut laporan ANTARA dan CNN Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pengucuran dana tambahan sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi. Adapun untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat sedikit penekanan redaksi dari kedua media: ANTARA melaporkan janji tambahan anggaran minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota, sedangkan CNN Indonesia mencatat alokasi minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana tambahan tersebut berasal dari hasil efisiensi pengeluaran negara, khususnya pada pengadaan barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total belanja barang dan jasa nasional mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dan pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun dapat dihemat melalui pembenahan sistem pengadaan. Kebijakan alokasi ini juga sejalan dengan upaya transparansi pengelolaan dana publik, serupa dengan komitmen penguatan fasilitas pendidikan masyarakat seperti pada proyek revitalisasi madrasah Kemenag dengan anggaran tambahan.

Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar.

Dalam laporan CNN Indonesia, Presiden Prabowo juga menyoroti penyebab kebocoran anggaran belanja barang dan jasa yang selama ini dinilai rawan penyelewengan dan ketidakseimbangan harga.

Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur dan insentif daerah, efisiensi anggaran negara yang dialokasikan secara tepat sasaran diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi keumatan dan kemitraan strategis, sebagaimana inisiatif kelembagaan yang dijalankan ketika Bank BSN dan Muhammadiyah hadirkan pembiayaan rumah syariah demi mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

Prinsip Amanah dan Transparansi Fiskal Menurut Islam

Dalam pandangan ekonomi syariah, alokasi keuangan publik atau dana publik merupakan amanah besar yang wajib dikelola dengan jujur, transparan, serta bebas dari praktik curang seperti penggelembungan harga (mark up), suap, maupun korupsi. Setiap rupiah dana daerah harus diorientasikan untuk kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*), pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi riil masyarakat setempat.

Rasulullah SAW telah mengingatkan pentingnya menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap amanah kepemimpinan dan pengelolaan harta rakyat dalam sebuah hadis masyhur:

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

HR. Bukhari

Penghematan belanja barang dan jasa yang dialihkan menjadi belanja modal produktif diharapkan tidak hanya menghindari bahaya korupsi, tetapi juga menghadirkan sistem perekonomian yang adil, proporsional, serta bersih dari unsur kebatilan demi tercapainya pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan.

Sumber