Kementerian PKP Dukung PMN SMF untuk Perluasan Akses Rumah Subsidi MBR
Kementerian PKP mendukung Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT SMF untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Also available in English: Read in English →
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendukung langkah Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Upaya strategis ini dilakukan untuk memperluas akses rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penguatan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebagaimana dilaporkan ANTARA dan Republika pada Senin, 23 November 2026.
Dukungan tersebut disampaikan usai pembahasan bersama antara Menteri PKP dan Direktur Utama SMF Budi Susanto. Pertemuan tersebut membahas surat dari Menteri PKP kepada Menteri Keuangan mengenai PMN untuk SMF sebagai bagian dari langkah memperkuat dukungan pembiayaan perumahan pemerintah.
Sinergi Antarlembaga dan Target Rumah Subsidi
Dikutip dari laporan Republika dan ANTARA, Maruarar menekankan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan program pembiayaan rumah layak bagi MBR. "Sinergi antarlembaga memastikan program perumahan pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut laporan ANTARA, Maruarar menyampaikan bahwa program FLPP merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk membantu MBR mengakses hunian layak. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 telah memberikan perhatian besar pada sektor rumah subsidi, dengan peningkatan capaian sebanyak 50 ribu unit pada tahun pertama.
Pemerintah terus bertekad mendorong pencapaian target perumahan tersebut. Maruarar mengungkapkan masih ada dua kali agenda akad massal rumah subsidi pada akhir tahun, yaitu pada 17 Desember 2026 di Malang sebanyak 71.000 unit dan pada 31 Desember 2026 di Bekasi sebanyak 30.000 unit.
Skema Pendanaan dan Kesiapan SMF
Dalam pelaksanaannya, SMF menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian PKP. Direktur Utama SMF Budi Susanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan penugasan yang diberikan oleh Kementerian PKP.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri PKP yang telah memberikan surat penugasan kepada SMF menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi dalam program pemerintah FLPP. SMF siap bekerja sama dengan BP Tapera dan jajaran Kementerian PKP dalam mendukung keberhasilan program FLPP," kata Budi sebagaimana dilaporkan Republika dan ANTARA.
Budi menjelaskan bahwa skema pendanaan program ini berasal dari BP Tapera sebesar 75 persen atau sekitar Rp44 triliun, dan dari SMF sebesar 25 persen atau Rp5,8 triliun. Menurut laporan ANTARA, Budi juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk menjaga keberlanjutan dukungan pembiayaan perumahan sekaligus memperluas manfaat program. "Kami siap mendukung penyaluran pembiayaan rumah subsidi dari dana SMF," tegas Budi.
Perspektif Islam: Memenuhi Kebutuhan Papan dan Keuangan Syariah
Dalam ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan hal penting untuk menciptakan ketenteraman dan perlindungan bagi keluarga MBR. Kebijakan yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak sejalan dengan prinsip saling membantu (ta'awun) dan pemerataan kesejahteraan.
Selain dukungan pembiayaan secara umum, pengembangan sektor perumahan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan syariah. Ketersediaan instrumen pembiayaan perumahan yang sesuai prinsip syariah—menghindari akad yang mengandung riba, gharar, dan maysir—sangat penting agar umat Islam dapat memiliki hunian dengan tenang, aman, dan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan keluarga.







