Indonesia dan Brasil Jajaki Kerja Sama Konservasi Hutan Tropis dan Karbon

JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Brasil tengah menjajaki penguatan kerja sama dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup pembiayaan konservasi, pengembangan sistem sertifikasi karbon, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Menurut laporan ANTARA dan Republika pada Sabtu (14/11/2026), peluang kemitraan strategis antarnegara pemilik hutan tropis ini dibahas dalam pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) yang berlangsung di Antalya, Türkiye, pada Jumat (13/11/2026).

Pertukaran Pengalaman Konservasi Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Kementerian Kehutanan Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ristianto Pribadi. Sementara itu, perwakilan dari Brasil diwakili oleh Direktur Jenderal Fundação Amazônia Sustentável (FAS) Virgilio Viana serta Marco Tulio Scarpelli Cabral yang bertugas di bidang iklim, energi, dan lingkungan Kementerian Luar Negeri Brasil.

Seperti dikutip dari laporan ANTARA dan Republika, salah satu topik utama yang dibahas adalah pengalaman Brasil dalam mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Amazon melalui program FAS. Pendekatan tersebut menghubungkan perlindungan hutan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air minum, energi surya, konektivitas internet, hingga ketahanan pangan.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati menyampaikan pentingnya pemodelan tersebut bagi Indonesia.

Salah satu pengalaman yang menjadi perhatian adalah program FAS dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Amazon,

Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Kehutanan

Sebagaimana dilaporkan Republika, kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pendanaan perlindungan hutan sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Bagi warga di kawasan hutan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan bagian dari ikhtiar mencari rezeki yang patut diiringi doa untuk suami yang sedang bekerja demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang halal dan penuh berkah.

Mekanisme Pembiayaan Berbasis Hasil dan Sertifikasi Karbon Ecora

Selain pemberdayaan masyarakat, delegasi Indonesia mempelajari mekanisme pembiayaan perlindungan hutan berbasis hasil yang diterapkan Brasil melalui Amazon Fund. Pertukaran ini menjadi sarana penting untuk memperkuat pengelolaan hutan nasional serta menggandeng dukungan pendanaan internasional.

Menurut laporan ANTARA, pihak Brasil juga menawarkan penjajakan kerja sama terkait Ecora, yaitu sistem sertifikasi kredit karbon yang dikembangkan di Brasil. Sistem Ecora dirancang untuk memperkuat integritas pasar karbon hutan melalui metodologi berbasis sains, ketelusuran, verifikasi, dan tata kelola yang transparan.

Bagi Indonesia, pembelajaran mengenai Ecora dan pembiayaan konservasi ini sangat relevan dengan pencapaian agenda Indonesia's FOLU Net Sink 2030, penguatan Perhutanan Sosial, pemulihan ekosistem, dan pengembangan pasar karbon kehutanan yang kredibel sesuai kondisi nasional. Upaya menjaga ekosistem hutan ini sekaligus merawat keindahan alam yang tersebar di berbagai kawasan tempat wisata terbaik di Indonesia.

Tindak Lanjut dan Rencana Lokakarya Teknis 2027

Sebagai langkah konkret, menurut penjelasan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ristianto Pribadi yang dikutip ANTARA dan Republika, kedua pihak membahas kemungkinan penyusunan dokumen kajian bersama (white paper) mengenai peluang kemitraan Indonesia-Brasil.

Selain itu, kedua negara merencanakan penyelenggaraan lokakarya teknis yang dijajaki untuk dilaksanakan pada Februari atau Maret 2027. Lokakarya tersebut akan melibatkan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan guna memperdalam pembahasan pembiayaan konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Perspektif Syariah: Menjaga Kelestarian Hutan dan Keadilan Ekonomi

Dalam pandangan Islam, hutan dan lingkungan hidup adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijaga kelestariannya. Upaya konservasi hutan serta penguatan sistem pasar karbon yang transparan dan terukur sejalan dengan prinsip muamalah syariah, yakni menghindari ketidakjelasan (gharar) dan mencegah kerusakan di muka bumi.

Allah SWT berfirman mengenai larangan merusak bumi setelah diciptakan dengan baik:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

QS. Al-A'raf [7]: 56

Penerapan tata kelola ekonomi hijau yang jujur, berbasis verifikasi sains, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas merupakan perwujudan prinsip kemaslahatan umum (maslahah ammah) yang dianjurkan dalam Islam.

Sumber

• Republika: RI-Brasil Jajaki Pembiayaan Konservasi Hutan dan Sertifikasi Karbon
• ANTARA: RI -- Brasil jajaki kerja sama pembiayaan konservasi hutan