Penyidikan Penyadapan Presiden Mengarah ke Dugaan Makar, Perwira Polri Diperiksa
Polri mengusut dugaan makar penyadapan presiden yang melibatkan perwira kepolisian. Saksi dan barang bukti terus dikumpulkan menjelang gelar perkara pekan depan.
Also available in English: Read in English →
Penyidikan perkara tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru. Empat tersangka dalam kasus penyadapan tersebut dipastikan akan menjadi saksi dalam pengembangan penanganan perkara yang mengarah pada tindak pidana dugaan makar penyadapan presiden.
Berdasarkan laporan CNN Indonesia pada Sabtu, 21 November 2026, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan perkembangan ini usai melakukan penggeledahan di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (20/11) malam. Penyelidikan terus difokuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti materiil sebelum penyidik menetapkan tersangka dalam perkara makar tersebut.

Status Empat Perwira dan Penemuan Dua Nama Baru
Empat orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal kini juga bersiap memberikan keterangan sebagai saksi untuk kasus dugaan makar. Keempat perwira tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, Brigjen Susatyo Purnomo Condro menegaskan peran ganda para tersangka tersebut dalam dua kluster perkara yang berkaitan.
"Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi, yang menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar,"
Brigjen Susatyo Purnomo Condro
Meskipun demikian, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka untuk perkara dugaan makar. Brigjen Susatyo menjelaskan bahwa jajarannya masih melakukan pengumpulan barang bukti guna melengkapi konstruksi hukum perkara sebelum melangkah ke proses gelar perkara.
"Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian,"
Brigjen Susatyo Purnomo Condro
Dalam laporan CNN Indonesia, Polri juga mengumumkan munculnya dua nama baru perwira kepolisian yang diduga berkaitan dengan kasus makar ini, yaitu Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM). Tim penyidik Direktorat Tipidum Bareskrim Polri telah melangsungkan penggeledahan sejak Kamis malam di lima lokasi kediaman yang terkait dengan kedua nama tersebut di kawasan Tangerang Selatan dan Cibinong, Bogor.
"Sejak Kamis malam Tim Penyidik Direktorat Tipidum, terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor,"
Brigjen Susatyo Purnomo Condro
Rincian Peran Perilaku Penyadapan Ilegal
Perjalanan kasus ini diawali dari penanganan perkara penyadapan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Menghimpun laporan BBC News Indonesia, penetapan awal status tersangka terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi telah diumumkan oleh Polri sejak 3 November 2026. Selanjutnya, penetapan tersangka menyusul bagi Irjen Slamet Uliandi sehingga total tersangka penyadapan menjadi empat orang.
Informasi detail mengenai penanganan mantan Kapolri ditetapkan tersangka kasus penyadapan tanpa prosedur telah menjadi perhatian publik sejak awal pengungkapannya. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan secara rinci dugaan pembagian peran dari masing-masing tersangka:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo: Diduga bertindak memberikan perintah, menentukan target sasaran penyadapan, serta menjadi penerima akhir (end user) dari seluruh hasil penyadapan.
- Irjen Ahrie Sonta: Diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit Prabowo, meneruskan instruksi ke operator teknis, melaporkan hasilnya, serta memerintahkan penghapusan dokumen dan pembubaran grup WhatsApp.
- Irjen Eko Hadi Santoso: Diduga menerima instruksi dari Slamet Uliandi yang bersumber dari Listyo Sigit Prabowo, lalu memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan resmi penyidik.
- Irjen Slamet Uliandi: Diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian beserta analisis hasilnya kepada Listyo Sigit Prabowo.
Sasaran dari tindakan penyadapan tidak prosedural ini melingkupi Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, organisasi aktivis, hingga elemen mahasiswa selama kurun waktu 2025 hingga 2026. Langkah penyidikan awal mengenakan tiga pasal pidana, yakni tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan manipulasi dokumen elektronik.
Pengembangan ke Arah Dugaan Makar dan Konteks Hukum
Penanganan perkara kemudian berkembang setelah pihak pemerintah memberikan pandangan resmi. Menurut laporan BBC News Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sehari setelah konferensi pers Polri menyatakan bahwa perbuatan penyadapan tersebut diduga mengarah pada tindakan makar karena berpotensi membahayakan keselamatan presiden.
Pernyataan tersebut dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra pada Rabu, 4 November 2026. Yusril menyebut dugaan penyadapan mengarah pada ketentuan Pasal 191 hingga 193 KUHP karena terindikasi bertujuan melumpuhkan fungsi Presiden agar tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
"Jadi mulai mengarah ke sana [makar] walaupun masih dalam proses pendalaman,"
Yusril Ihza Mahendra
Pihak Istana menyampaikan bahwa kasus penyadapan mantan pejabat terhadap Presiden Prabowo mengarah ke tindakan makar. Tindak lanjut kepolisian direalisasikan dengan penerbitan Laporan Polisi (LP) baru untuk mengusut dugaan permufakatan jahat tersebut, seperti dijelaskan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Komisi III DPR.
"Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau bersama atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana makar,"
Jenderal Suyudi Ario Seto
Kendati demikian, Kapolri menegaskan bahwa temuan dalam penyadapan tidak serta-merta membuktikan adanya kejahatan makar secara otomatis. Diperlukan pembuktian materiil yang mendalam guna memastikan terpenuhinya unsur pidana.
"Dugaan perbuatan dan/atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut."
Jenderal Suyudi Ario Seto
Hingga Selasa, 17 November 2026, Kapolri menegaskan belum ada penetapan tersangka baru khusus untuk pasal makar. Penyidik Bareskrim Polri sejauh ini telah memeriksa 59 orang saksi dan menggeledah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga dipergunakan oleh tersangka EH sebagai posko kegiatan. Rencana ekspose kasus atau gelar perkara bersama Kejaksaan juga dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Mengenai langkah penanganan ini, publik dan kalangan pakar memberikan penekanan penting. Menurut Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia, penyidik wajib membuktikan unsur kausalitas (sebab-akibat) antara penyadapan ilegal dan niat makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.
"Pertanyaannya, tujuan dari penyadapan ilegal dalam setahun, dari 2025-2026, itu apa? Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Apakah informasi yang didapat itu tujuannya agar jangan sampai Presiden menjalankan fungsinya sebagai kepala negara?"
Milda Istiqomah
Pembuktian secara transparan dan terukur dinilai sangat krusial agar penanganan perkara ini tidak menimbulkan narasi liar atau spekulasi politik di tengah masyarakat, mengingat adanya sorotan terkait hubungan para pihak di masa lalu.
Segenap perkembangan kasus ini menunjukkan kompleksitas penyidikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo tempat Polri usut peran perwira tinggi secara menyeluruh. Selain itu, dinamika respons pemerintah dan aparat terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo terus menjadi perhatian bersama guna memastikan proses penegakan hukum berjalan di atas koridor keadilan.
Sudut Pandang Islam: Mengutamakan Keamanan, Kejujuran, dan Keadilan Hukum
Dalam perspektif ajaran Islam, kepemimpinan dan keselamatan negara merupakan amanah besar yang wajib dijaga demi kemaslahatan seluruh rakyat. Setiap bentuk tindakan yang berpotensi merusak ketenteraman umum, melanggar hak privasi tanpa hak, maupun merongrong pemerintahan yang sah secara tidak sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keluhuran akhlak dan tata kelola yang baik (siyasah syar'iyyah).
Islam mengajarkan pentingnya memegang teguh kejujuran dan menegakkan keadilan secara objektif tanpa terpengaruh oleh prasangka atau kepentingan sekelompok pihak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban menyampaikan amanah dan menegakkan hukum secara adil:
۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
QS. An-Nisa' [4]: 58
Penanganan kasus dugaan makar penyadapan presiden ini hendaknya disikapi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, transparansi, serta profesionalisme aparat penegak hukum. Seluruh masyarakat diajak untuk tetap tenang, mengawal proses hukum yang sedang berjalan dengan bijak, serta senantiasa berdoa agar bangsa Indonesia senantiasa dilindungi dari segala bentuk perselisihan dan diberikan kedamaian serta keadilan yang sejati.








