Presiden Paraguay Santiago Pena Mundur akibat Krisis Bank Ueno
Presiden Paraguay Santiago Pena mengundurkan diri buntut krisis keuangan Ueno Bank dan tuduhan konflik kepentingan. Keruntuhan bank digital tersebut berdampak pada jutaan nasabah.
Portal Islam 
ASUNCION — Presiden Paraguay Santiago Peña resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/11/2026). Langkah ini diambil di tengah krisis keuangan yang memicu guncangan politik akibat kolapsnya Ueno Bank, salah satu bank terbesar di Paraguay dengan basis nasabah mencapai hampir separuh populasi negara tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Republika dan CNN Indonesia.
Pengunduran diri Peña dilakukan setelah munculnya desakan politik yang meningkat dan dugaan konflik kepentingan serta penyimpangan pengelolaan bank. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, Peña menyampaikan pengunduran dirinya melalui media sosial demi menjaga stabilitas negara, kedamaian sosial, serta kelangsungan institusi publik.
Latar Belakang Krisis Perbankan dan Kolapsnya Ueno Bank
Menurut laporan Republika, Ueno Bank diluncurkan pada 2021 dan berkembang dari perusahaan teknologi finansial lokal menjadi bank komersial berskala menengah. Hingga Juni 2026, bank digital tersebut mencatatkan sekitar tiga juta nasabah dari total populasi Paraguay yang berjumlah sekitar 6,5 juta jiwa.
Selain melayani nasabah perorangan, Republika mencatat bahwa Ueno Bank mengelola dana publik sekitar 850 juta dolar AS (sekitar Rp15,42 triliun). Dana publik tersebut mencakup simpanan berbagai lembaga negara, termasuk lembaga jaminan sosial yang mengelola dana pensiun dan pembiayaan layanan kesehatan pekerja.
Krisis perbankan ini mulai meluas pada Selasa (3/11/2026) dini hari saat aplikasi Ueno Bank tidak lagi dapat menampilkan saldo rekening pengguna dan hanya memperlihatkan pesan gangguan. Dikutip dari laporan Republika yang merujuk Reuters, Bank Sentral Paraguay (BCP) memutuskan melakukan intervensi setelah menemukan Ueno Bank melanggar persyaratan minimum solvabilitas, di mana rasio solvabilitas bank anjlok hingga di bawah 50 persen dari ketentuan.
BCP kemudian mengambil alih penanganan dan memulai proses resolusi. Seluruh layanan perbankan, termasuk aplikasi dan kartu, dihentikan sementara. Kebijakan ini memicu kepanikan massal, hingga ribuan nasabah mendatangi kantor pusat Ueno Bank di Asuncion serta 75 kantor cabangnya untuk mempertanyakan keamanan simpanan mereka. Berdasarkan aturan yang berlaku di Paraguay, penjaminan simpanan masyarakat dibatasi hingga 75 kali upah minimum atau sekitar 228 juta guarani (setara 37.700 dolar AS).
Tekanan Politik dan Proses Pemakzulan Parlemen
Laporan CNN Indonesia menyebutkan bahwa sebelum pengunduran diri terjadi, perdebatan sengit berlangsung di parlemen terkait usulan pemberhentian presiden. Sebanyak 35 anggota parlemen dari fraksi oposisi dan pembangkang partai berkuasa mengusulkan tuntutan tersebut atas tuduhan konflik kepentingan Peña dengan Ueno Bank. Republika menambahkan bahwa dugaan tersebut mencakup penelusuran keterkaitan bisnis dengan kelompok usaha yang memiliki hubungan dengan sang presiden.
Tak lama setelah Peña mengumumkan pengunduran dirinya, Dewan Perwakilan Rakyat Paraguay secara bulat memutuskan untuk memulai proses pemakzulan. Senat nantinya akan menentukan apakah proses tersebut akan dilanjutkan atau tidak.
Dalam pesan yang diunggah di media sosial, Peña menyampaikan alasannya mundur dari jabatan:
Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik. Keputusan ini saya ambil demi stabilitas negara, kedamaian sosial, serta kebutuhan untuk menjaga institusi-institusi publik kita,
Peña juga menambahkan prioritasnya saat ini di tengah skandal perbankan nasional:
Hari ini, prioritas saya hanya satu: ketenangan pikiran masyarakat Paraguay yang telah memercayakan tabungan mereka kepada sistem keuangan kita,
Ia mengakhiri peryataannya dengan permohonan maaf kepada publik:
Sejarah akan menilai dan mempertimbangkan peristiwa yang kita alami saat ini. Saya memohon maaf kepada masyarakat jika saya pernah mengecewakan mereka,
Dinamika kepemimpinan dan kepatuhan hukum dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih senantiasa menjadi perhatian publik global, sebagaimana peristiwa politik dan penegakan hukum di berbagai negara seperti dalam dinamika Reshuffle Kabinet: Presiden Prabowo Ganti Sejumlah Menteri Strategis maupun sikap ketegangan hukum pada Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum OTT Wamenaker Immanuel.
Hikmah Islami: Menjaga Amanah Publik dan Pertanggungjawaban
Dalam ajaran Islam, kepemimpinan dan pengelolaan harta publik merupakan amanah besar yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan manusia. Pengelolaan keuangan yang ceroboh atau diiringi konflik kepentingan dapat merugikan masyarakat luas yang bergantung padanya untuk kebutuhan sehari-hari.
Islam menekankan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak serta menegakkan keadilan dalam setiap urusan publik, sebagaimana firman Allah SWT:
۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
QS. An-Nisa' [4]: 58
Kesadaran untuk bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi merupakan prinsip penting dalam menjaga kedamaian sosial dan tatanan masyarakat yang berkeadilan.
