Yusril dan Sjafrie Bahas Percepatan RUU Pertahanan Negara

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin membahas percepatan RUU Pertahanan Negara yang ditargetkan masuk pembahasan DPR pada awal 2027.

Yusril dan Sjafrie Bahas Percepatan RUU Pertahanan Negara
Foto: CNN Indonesia

Also available in English: Read in English →

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/11). Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas persiapan serta percepatan Revisi Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara.

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari CNN Indonesia dan ANTARA, revisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ini diharapkan dapat masuk ke tahap pembahasan di DPR RI pada awal 2027 mendatang. Menurut laporan ANTARA, penyiapan RUU tersebut saat ini tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI.

Yusril dan Sjafrie Bahas Percepatan RUU Pertahanan Negara
Foto: ANTARA

Penyesuaian Regulasi Terhadap Tantangan Geopolitik dan Teknologi

Menurut pemaparan Yusril yang dikutip dari CNN Indonesia, perubahan regulasi pertahanan dinilai sebagai sebuah kebutuhan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sudah berlaku selama hampir 25 tahun. Lingkungan strategis serta kondisi geopolitik global telah mengalami banyak perubahan signifikan selama seperempat abad terakhir.

Selain itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mendorong revisi ini mengingat pesatnya perkembangan teknologi militer global, seperti perang siber (cyber war), teknologi akal imitasi (AI), hingga penggunaan moda tempur nirawak (drone). Kebutuhan revisi ini juga diselaraskan dengan UU TNI yang dibentuk pada tahun yang sama namun telah mengalami perubahan lebih dahulu.

Yusril menyampaikan bahwa Menhan berharap dirinya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut. Peran ini mengingat pengalaman sejarah saat UU Nomor 3 Tahun 2002 diajukan pertama kali ketika Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Secara teknis, pembahasan RUU di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Klarifikasi Isu Politik dan Rekam Jejak Pertemuan

Dikutip dari siaran pers Kemenko Kumham Imipas melalui CNN Indonesia, Yusril menegaskan bahwa pertemuannya dengan Menhan Sjafrie tidak membicarakan topik politik luar tugas pertahanan, termasuk pembahasan mengenai bursa nama calon wakil presiden yang menjadi bagian dari dinamika bursa calon wakil presiden dan hak prerogatif presiden mau pun agenda proses penentuan calon wakil presiden dan batas waktu sidang MPR.

"Enggaklah [bahas cawapres]. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,"

Yusril Ihza Mahendra

Pertemuan silaturahmi tersebut juga mencatat rekam jejak kedua tokoh yang sudah saling mengenal sejak masa Orde Baru, serta terlibat bersama dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 hingga era reformasi.

Terdapat sedikit perbedaan pelaporan media terkait penulisan dan waktu keterangan. Laporan CNN Indonesia mencatat pertemuan berlangsung pada Jumat (20/11), sedangkan ANTARA menyebutkan keterangan Yusril disampaikan di Jakarta pada Sabtu. ANTARA juga sempat menuliskan nama Yusril sebagai "Yusri Ihza Mahendra" dalam keterangannya.

Hikmah dan Perencanaan Kesiapsiagaan Pertahanan

Upaya memperbarui tata kelola pertahanan negara demi menghadapi tantangan zaman sejalan dengan prinsip ikhtiar dan kesiapsiagaan dalam menjaga kedamaian serta kedaulatan tanah air. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa melakukan persiapan matang dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perkembangan zaman.

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.

QS. Al-Anfal [8]: 60

Langkah penyesuaian regulasi ini diharapkan menjadi sarana pembaharuan yang membawa kemaslahatan, keamanan, serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber