Bareskrim Polri Blokir 322 Rekening dan Menyita Rp28 Miliar Terkait Jaringan Judi Online
Bareskrim Polri memblokir 322 rekening bank dan menyita aset senilai Rp28 miliar lebih terkait kasus tindak pidana pencucian uang jaringan judi online berserver luar negeri.
Also available in English: Read in English →
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengambil tindakan tegas dengan memblokir 322 rekening perbankan yang disinyalir menjadi penampungan dana hasil aktivitas judi online. Dalam penanganan perkara yang mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita aset keuangan bernilai puluhan miliar rupiah.
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari ANTARA dan CNN Indonesia pada Senin (16/11/2026), penyidikan ini berawal dari penelusuran terhadap situs perjudian daring yang memanfaatkan jaringan infrastruktur perbankan nasional. Langkah penindakan hukum oleh institusi Bareskrim Polri ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memberantas praktik perjudian digital yang meresahkan masyarakat.

Pemblokiran 322 Rekening dan Penyitaan Aset Puluhan Miliar
Menurut laporan CNN Indonesia, total nominal aset keuangan yang disita dari 322 rekening perbankan tersebut mencapai Rp28.010.228.458. Sementara itu, dikutip dari ANTARA, nilai aset yang diamankan oleh penyidik tercatat sekitar Rp28 miliar. Penyitaan dana tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian menerima data hasil analisis transaksi keuangan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menyampaikan keterangan resmi dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2026) terkait penindakan tersebut.
"Penyidik meningkatkan status kepenyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening, dengan total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp28.010.228.458,"
Kombes Suhasto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
Kombes Suhasto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula ketika penyidik Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan patroli siber pada tahun 2025. Dari patroli siber tersebut, petugas menemukan sebuah situs judi online yang menggunakan inisial A.
"Kenapa saya website ini saya pakai inisial, dikarenakan sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung. Baik dengan identitas ini maksudnya website inisial A ini atau dengan identitas yang berbeda,"
Kombes Suhasto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
Modus Operandi Perjudian dan Sistem Pembayaran
Sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan mendalam untuk menguraikan mekanisme operasional situs perjudian daring tersebut. Penyelidikan mencakup penelusuran sistem taruhan (bit), mekanisme pembayaran, hingga skema penawaran yang disajikan kepada para pengguna.
Berdasarkan hasil temuan penyidik, situs judi online tersebut menyediakan berbagai jenis opsi taruhan atau permainan. Para pemain diminta menempatkan nilai uang tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam permainan seperti live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, poker, hingga promosi e-sport.
Untuk memudahkan transaksi deposit dari para pemain, sindikat pengelola memanfaatkan beragam saluran pembayaran digital maupun perbankan. Metode pembayaran yang teridentifikasi dalam situs tersebut meliputi:
- Kode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)
- Layanan Virtual Account perbankan
- Transfer antar-rekening bank
- Dompet digital (e-money)
- Transfer pulsa seluler
Penggunaan Server Luar Negeri dan Modus Rekening Nominee
Menurut pemaparan kepolisian yang diberitakan CNN Indonesia, sindikat pengelola situs judi online inisial A ini sengaja memanfaatkan server komputer yang berada di luar negeri untuk menghindari jangkauan penegak hukum di Indonesia. Hasil identifikasi menunjukkan server situs tersebut berlokasi di dua negara, yaitu Finlandia dan Amerika Serikat.
"Bahwa sindikat ini, ini mengoperasikan situs perjudian online ini dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi, diketahuinya lokasinya ada di luar negeri yaitu negara Finlandia dan Amerika, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum,"
Kombes Suhasto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
Guna menanggulangi akses ke situs tersebut, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemen Komdigi) untuk memblokir alamat website agar tidak dapat diakses secara langsung dari Indonesia. Namun, karena server berada di luar negeri, pengguna masih dapat mengakses situs tersebut apabila menggunakan jaringan privat virtual (VPN).
Selain koordinasi dengan Kemen Komdigi, pihak penyidik bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak lalu lintas uang. Berdasarkan penelusuran bersama PPATK, ditemukan bahwa transaksi penampungan deposit menggunakan sejumlah rekening perorangan atau rekening atas nama orang lain (nominee).
Dalam praktik tersebut, rekening perorangan dibuat dengan menggunakan identitas orang lain yang diberi imbalan jasa sebesar ratusan ribu rupiah untuk setiap rekening yang dibuat. Pola transaksi ini dirancang oleh sindikat untuk menyamarkan asal-usul uang yang bersumber dari kegiatan judi online.
Status Hukum Penyidikan dan Penanganan Aset
Menurut laporan ANTARA dan CNN Indonesia, hingga saat ini penyidik Bareskrim Polri masih terus menelusuri dan belum menetapkan tersangka yang berperan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari jaringan judi online serta perkara pencucian uang tersebut.
Terkait keberadaan rekening-rekening nominee yang diblokir, Kombes Suhasto menjelaskan mekanisme penanganan aset yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.
"Manakala pemilik rekening tidak melakukan konfirmasi, dormant autonomine karena ada beberapa rekening yang nomine, isi rekening akan disita dan dimasukkan ke dalam rekening penampungan berstream guna proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013,"
Kombes Suhasto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
Dalam proses penegakan hukum ini, penyidik menerapkan beberapa pasal berlapis, yaitu Pasal 607 ayat 1 huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c dan/atau Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku yang terbukti melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000.
Upaya penataan dan pengawasan ketat terhadap sektor keuangan nasional juga menjadi perhatian publik di daerah, sebagaimana maraknya aspirasi warga terkait tata kelola perbankan daerah seperti krisis pimpinan Bank Jateng. Di sisi lain, tindakan tegas berupa penindakan administrasi maupun pemblokiran juga diterapkan di sektor jasa lain, contohnya pada sanksi pemblokiran travel umrah yang melanggar regulasi penyiapan jemaah.
Pandangan Syariah: Menjauhi Maysir demi Keberkahan Ekonomi
Dalam perspektif syariat Islam, segala bentuk perjudian—baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara daring (judi online)—termasuk dalam kategori maysir. Islam melarang keras aktivitas pertaruhan yang bersifat spekulatif dan menggantungkan keuntungan pada nasib semata, karena dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat serta membawa kemudaratan finansial maupun moral bagi keluarga.
Allah SWT telah menegaskan larangan terhadap perbuatan perjudian dalam Al-Qur'an:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
QS. Al-Ma'idah [5]: 90
Prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga kehalalan rizki melalui transaksi yang jelas, adil, serta terbebas dari unsur ketidakpastian yang manipulatif (gharar), riba, maupun perjudian (maysir). Praktik menyewakan atau meminjamkan identitas perbankan untuk dijadikan rekening penampungan uang judi dengan imbalan tertentu juga tergolong bentuk tolong-menolong dalam perbuatan yang melanggar hukum dan agama.
Bagi pelaku UMKM dan keluarga muslim, menjaga keberkahan harta dengan menjalankan usaha produktif yang halal menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan ekonomi. Menghindari jalan pintas yang spekulatif seperti judi online bukan hanya bentuk kepatuhan pada hukum negara, tetapi juga ikhtiar dalam menjaga ketenteraman dan keberkahan hidup bermasyarakat.








