Berita duka: Sumatra Barat Flood Crisis — Government Statements & National Recovery Measures

Pada akhir November 2025, wilayah di provinsi Sumatra, termasuk Padang, Padang Pariaman, Agam, dan beberapa kabupaten/kota lain di West Sumatra (Sumbar), terkena dampak parah akibat hujan ekstrem, banjir, serta longsor. Kejadian ini memicu status darurat bencana di provinsi tersebut. 

Menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban jiwa mencapai 129 orang, 118 masih hilang, dan 16 lainnya luka-luka. Beberapa daerah telah mulai memasuki fase pemulihan — misalnya di Padang Pariaman, di mana sebagian pengungsi sudah kembali ke rumah untuk mulai membersihkan material sisa banjir. 

Pemerintah pusat segera merespons bencana ini dengan mobilisasi berbagai kementerian dan lembaga. Tim darurat telah diterjunkan, termasuk dari instansi seperti penyelamatan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, hingga infrastruktur. 

Salah satu upaya yang dilakukan: mobilisasi personel militer sebanyak 21.707 prajurit (TNI AD) untuk mendukung kebutuhan darurat di wilayah terdampak — mulai dari evakuasi korban, distribusi logistik, hingga restorasi akses transportasi. 

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menurunkan alat berat untuk normalisasi drainase, pembersihan puing dan sedimen, serta pemulihan infrastruktur vital — seperti perbaikan jalan, jembatan, dan saluran air di titik rawan banjir atau longsor. 

Menyadari kebutuhan pangan dan barang pokok mendesak, pemerintah memerintahkan agar BULOG mendistribusikan bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula dengan volume dua kali dari permintaan awal di wilayah terdampak. 

Dari sisi komunikasi dan layanan dasar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyalurkan akses internet darurat berbasis satelit (menggunakan satelit SATRIA-1) di sekitar 10 titik terdampak banjir dan longsor — upaya penting agar saluran informasi dan koordinasi bantuan bisa tetap berjalan meskipun jaringan infrastruktur konvensional terganggu. 

Mengantisipasi pemulihan jangka panjang, pemerintah menyatakan akan mempersiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi — termasuk penyediaan hunian sementara maupun permanen bagi korban yang rumahnya rusak atau hilang. 

Menanggapi bencana ini, Menteri Kehutanan mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki manajemen lingkungan dan tata kelola hutan, menekankan bahwa bencana seperti ini merupakan momentum refleksi atas kesalahan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. 

Di tingkat legislatif, Komisi IV DPR RI mendesak agar pemerintah daerah di Sumbar segera merampungkan pendataan dampak — kerusakan rumah, infrastruktur, kehilangan aset — supaya bantuan dari pemerintah pusat bisa disalurkan dengan tepat sasaran. 

Pemerintah pusat sendiri menegaskan tidak akan “melepaskan tangan.” Bantuan telah dikirim melalui beberapa pesawat militer, sebagai sinyal komitmen negara membantu pemulihan di daerah terdampak. 

Meski situasi mulai membaik — dengan cuaca membaik dan operasi modifikasi cuaca (OMC) dilakukan agar hujan ekstrem tidak kembali — pemerintah tetap waspada dan memperkuat upaya mitigasi agar bencana serupa bisa diminimalisir di masa depan.